GTI Gianyar Bali Laporkan Pj Bupati Gianyar Ke Mendagri

Gianyar-Mediaindonesianews.com: LSM Garda Tipikor Indonesia (GTI) Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, melaporkan PJ Bupati Gianyar, Dewa Tagel Wirasa ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), karena diduga tidak adil dalam pencairan dana hibah bansos yang difasilitasi DPRD Gianyar.

“Laporan dalam surat GTI bernomor: 15/DPC.GTI Bali/XII/2023 dikirim Sabtu, 24 Desember 2023. Surat ditembuskan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB RI, Komisi Aparatur Sipil Negara, PJ Gubernur Bali, dan Kapolda Bali.” kata Ketua GTI Gianyar, Mangku Rata, Rabu (27/12)

Lebih lanjut, Mangku Rata mengatakan bahwa berdasarkan data lapangan yang didapatkan, PJ Bupati Gianyar hanya menyetujui pencairan hibah bansos yang difasilitasi anggota dewan dari partai politik tertentu. Atas ketidakadilan tersebut GTI menduga PJ Bupati tidak berdaya menghadapi kepentingan salah satu partai politik serta tekanan kepentingan politik dari mantan Bupati Gianyar I Made Mahayastra.

“Ketidakadilan ini telah memancing kegaduhan di masyarakat dan kerancuan birokrasi di lingkungan Pemkab Gianyar,” jelasnya.

Mangku Rata juga melihat adanya indikasi ketidak netralan Pj Bupati Gianyar yang didasari atas beberapa hal, diantaranya, ketidakadilan atau tebang pilih dalam pencairan dana hibah bansos untuk Masyarakat yang telah dianggarkan dalam APBD 2023, pada lampiran 3. 

“Sebagian besar tidak dicairkan terutama bantuan hibah bansos difasilitasi oleh anggota DPRD yang dianggap tidak sejalan dengan jalur politik mantan Bupati Gianyar. Sementara bantuan hibah bansos yang difasilitasi mantan Bupati, Wakil Bupati, dan anggota DPRD dalam jalur politiknya, semua sudah terealisasi.” ujarnya

Menurut Mangku Rata, bukti petunjuk yang menguatkan ketidak netralan dan keberpihakan dari Pj Bupati Gianyar dengan tindakan penyerahan hibah bansos yang dilakukan di Kantor DPC PDIP Gianyar, di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

“Sebelum menjadi PJ Bupati Gianyar Dewa Tagel Wirasa menjabat Ketua Dewan Pengawas Perumda KBS dan diduga tersangkut dalam masalah pembebasan tanah Proyek Tol Gilimanuk – Mengwi. Untuk dugaan tersebut, kami melengkapi dengan data bukti dan petunjuk sesuai materi laporan.” jelasnya

Mangku Rata juga meminta Mendagri untuk memberikan sanksi tegas atas ketidak netralan Dewa Tagel Wirasa selaku PJ Bupati Gianyar.

“Kami akan terus membuntuti perkembangan masalah Pj Bupati ini hingga pejabat berwenang mengambil tindakan tegas,” pungkasnya (ist)