Peringati HTN ke-62, FPR Kalbar Sampaikan 18 Tuntutan

Pontianak-Mediaindonesianews.com: Memperingati Hari Tani Nasional (HTN) Ke-62, Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (FPR Kalbar) melakukan aksi demo dan menyampaikan 18 tuntutan kepada Pemerintah terkait kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada Masyarakat. Aksi tersebut dilaksanakan di Halaman Depan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (24/9).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Abdul Majid menyampaikan bahwa, massa aksi dari gabungan organisasi petani, buruh, buruh kebun, nelayan, mahasiswa, kaum perempuan serta golongan rakyat lainnya di Kalimantan Barat yang terhimpun dalam FPR Kalbar menyampaikan 18 point tuntutan kepada Pemerintah terkait kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada Masyarakat.

“salah satunya meminta pemerintah membatalkan kenaikan BBM, Hentikan Reforma Agraria Palsu-Perhutanan Sosial Jokowi dan Cabut Omnibuslaw Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020, mengutuk kebijakan pencabutan subsidi BBM yang mengakibatkan Kenaikan harga BBM Pertalite, Solar dan Pertamax yang mengakibatkan kenaikan seluruh biaya hidup Rakyat di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Menurut Abdul Majid, belum pulih keadaan ekonomi rakyat akibat pandemi covid-19, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan pencabutan subsidi BBM yang mengakibatkan naiknya harga BBM bersubsidi (pertalite, solar dan pertamax) pada 3 September lalu. Pencabutan subsidi BBM akan disusul dengan percobaan konversi gas 3 Kg ke kompor listrik 2 tungku 800 watt, juga sekaligus mencabut subsidi gas 3 Kg. Tingginya konsumsi daya listrik akibat penggunaan kompor listrik, akan memaksa rakyat meningkatkan daya listrik rumah tangganya. Selanjutnya belum ada jaminan bahwa tarif dasar listrik tidak ikut naik.

“Rezim ini tak dapat dipercaya, ia sebelumnya berjanji tidak akan menaikkan harga BBM sampai akhir tahun. Rupanya awal september sudah menetapkan kenaikan BBM bersubsidi.” Katanya.

Lebih lanjut Abdul Majid menjelaskan bahwa, Indonesia merupakan produsen minyak yang besar di asia, namun minyak tersebut dimonopoli oleh segelintir perusahaan nasional dan international seperti PT. Mobil Cepu Ltd, PT. Chevron Pasific Indonesia, PT. Pertamina EP. Bahkan BUMN Indonesia (PT. Pertamina EP) menjadi top 3 produsen minyak semester I 2021 di Indonesia. Penambangan minyak tersebut sepenuhnya untuk dijadikan komoditi, BUMN sekalipun memegang orientasi itu, bukan untuk kepentingan rakyat.

“Maka kenaikan harga minyak dunia seharusnya memberikan keuntungan bagi BUMN, dan memberikan keuntungan bagi negara, karena pendapatan meningkat. Tidak di Indonesia, disaat harga minyak dunia naik, negara menaikkan harga BBM bersubsidi.” Ungkapnya.

Selanjutnya pada saat harga minyak dunia turun ataupun stabil, mereka tidak menurunkan harga BBM bersubsidi. Dengan dasar APBN menanggung beban subsidi BBM, gas dan listrik terlalu besar 502 Trilliun, maka Subsidi dicabut berakibat harga BBM bersubsidi pun naik lagi. Karena orientasinya adalah mendapatkan keuntungan dari banyaknya konsumen BBM bersubsidi. Kenaikan BBM bersubsidi jelas berdampak meningkatnya biaya operasional produksi dan distribusi.

“Terlebih harga kebutuhan pokok rakyat. Di kalimantan Barat, selain mengalami kenaikan harga, BBM jenis solar yang digunakan oleh petani, masyarakat adat, nelayan, sopir-sopir truk pengangkut kebutuhan pokok begitu sulit didapatkan,” katanya.

Kalaupun ada, harus dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Antrian panjang solar lumrah terlihat di SPBU dari pontianak sampai Sambas, dari Kubu Raya sampai Kapuas Hulu dan Ketapang. Berhari hari mengantre, mengakibatkan meningkatnya pengeluaran sopir. Serta terlambatnya penyaluran kebutuhan pokok rakyat ke berbagai daerah yang berpotensi terhadap kenaikan harga berlipat.

“Nelayan dan petani sulit mendapatkan pasokan BBM, adapun dimonopoli dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Nelayan di Ketapang, Pulau Maya, Padang Tikar, Sungai Kakap, Kuala Karang, Sungai Pinyuh, Mempawah, Selakau, Jawai, Paloh dan lain-lain, terpaksa membeli solar dengan harga Rp10.000 sampai Rp16.000 bahkan ada yang Rp20.000,” ungkapnya.

Abdul Majid juga menilai bahwa nelayan kecil tradisional tidak akan sanggup membeli minyak dengan harga tinggi, dan terpaksa berhutang dengan toke agar bisa tetap melaut. Itupun tidak ada jaminan jumlah hasil tangkapan ikan dapat menutupi ongkos minyak. Demikian halnya dengan pertalite di desa-desa pedalaman dan pesisir, harga ecer pertalite naik di kisaran harga Rp12.000 – Rp15.000 per liter.

“belum lagi tariff angkutan antar jemput juga mengalami kenaikan, berdasarkan surat kesepakatan DPD ORGANDA propinsi Kalbar tarif barunya antara lain rute Pontianak-Singkawang Rp150.000, Pontianak-Sambas Rp180.000, Pontianak-Sanggau Rp180.000, Pontianak-Sintang Rp300.000, Pontianak-Putussibau Rp470.000, Pontianak-Sandai Rp300.000, Pontianak-Ketapang/Kayong Utara Rp450.000.” paparnya

Abdul Majid menilai, kebijakan ekonomi dan politik yang dikeluarkan oleh rezim Jokowi-Ma’aruf Amin semakin memperdalam penderitaan rakyat, terlebih petani. Masih banyak masalah Rakyat belum terselesaikan namun keluar lagi kebijakan yang memberatkan, seperti belum bebasnya petani dan masyarakat adat (peladang) melakukan aktifitas perladangan dengan cara membakar sesuai PERDA No 1 tahun 2022.

“Mahalnya harga pupuk pertanian dan rendahnya harga jual komoditi pertanian karet (karet cetak Rp.4000-Rp.8000), kelapa sawit (Rp.800- Rp1.100), kelapa dalam/kopra (kupas jambul Rp.1.600, kopra Rp.4.500-Rp.6.000), pinang (Rp.6.000),” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten I Pemprov Kalimantan Barat, mengatakan akan menindaklanjuti dan menyampaikan langsung tuntutan tertulis tersebut kepada Gubernur H. Sutarmidji. Ia juga menyampaikan permohonan maaf, karena dalam Aksi tersebut Gubernur tidak bisa hadir langsung.

“Tuntutan ini akan kami sampaikan langsung kepada Bapak Gubernur, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf dari beliau saat ini tidak bisa bertemu langsung dengan Bapak, Ibu, dan Adek-adek yang melakukan Aksi pada hari ini,” katanya.

Dari pantauan di lapangan, aksi peringatan HTN Ke-62 Tahun 2022 ini berjalan aman, lancar, dan tertib. Tampak juga dari pihak Kepolisian setempat melakukan pengamatan Massa Aksi.

Berikut 18 point tuntutan FPR Kalbar kepada Pemerintah:

Adrian318/ budi