JAMAN Kritisi Satu Tahun Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin

Jakarta – mediaindonesianews.com: Berbagai Survei menunjukkan angka kepuasan Publik menurun setelah setahun pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, hal ini merupakan sinyal bahwa ada yang tidak beres pada Pemerintahan Jokowi demikian di paparkan Ketua Harian DPP Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), M. Eko Purwanto.

“Saya berasumsi bahwa para pembantu presiden memiliki agendanya sendiri-sendiri, dan terkesan Presiden Jokowi kerja keras sendiri tanpa team work. Kita  ambil contoh, dimana Wapres KH. Ma’ruf Amin? Kita kehilangan sosok wapres seperti Yusuf Kalla, yang memiliki kemampuan diplomasi yang baik, mampu merangkul oposisi, bahkan mendamaikam konflik internasional.” paparnya

Menurut Eko, posisi Wapres Ma’ruf Amin, paling tidak dengan latar belakang sebagai pimpinan MUI harus mampu meredam gerakan fundamentalis yang anti pemerintah.

“Kalau diibaratkan dalam  permainan catur, posisi perdana menteri cocok disematkan pada  Prof. Pratikno,  sosok orang yang paling berperan dalam  hitam putihnya penyusunan  kabinet sampai penentuan eselon di kementerian dan lembaga, belum sepenuhnya mengoptimalkan para menteri, pimpinan lembaga dan birokrasi” katanya

Kinerja dan penempatan para Menteri dalam satu tahun ini juga tak luput dari kritikan pendukung fanatik Jokowi ini.

“Selama setahun ini saya belum melihat efek "wow" kebijakan terobosan mereka, langkah menteri - menterinya seperti langkah pion yang kerja normal, yang tidak ada lagi kebijakan out of the box atau gebrakan yang berarti.” ujarnya 

Lebih lanjut Eko memaparkan bahwa, sektor Kedaulatan pangan bukan diberikan kepada Kementan, tetapi Kemenhan. Sedangkan Kementan justru ribut dengan Kemendag soal import Holtikultura sehingga harganya sempat melambung di pasar lokal. Kemudian Menteri BUMN yang seharusnya leading sektor pelaksanaan UUD Pasal 33,  justru tidak fokus pada jabatannya karena merangkap ketua Gugus Tugas Pemulihan Covid 19. Banyak pula penempatan komisaris di BUMN yang rangkap jabatan padahal tidak sesuai peraturan undang-undang. Program kementerian sosial, yakni bagi-bagi sembako yang pagunya Rp300 ribu perpaket, tetapi kalau dirinci isi paket yang terdiri dari beras, sarden, mie instan, minyak, saos ternyata dihitung nilainya hanya Rp200 ribu.

“Padahal Pemerintah bisa membagikan bantuan tunai langsung, sehingga ada perputaran uang di masyarakat bawah serta UKM, tidak hanya menguntungkan perusahan vendor besar. Akselerasi perubahan harus dilakukan secepatnya oleh Presiden Jokowi dengan mengganti para pembantunya yang kerja biasa-biasa saja dan sibuk membranding diri next Capres 2024. Agar visi Indonesia Maju masih on The Track berpihak kepada Rakyat.” pungkasnya. (benz25)