Ketum LPPC19-PEN Ajak Masyarakat Kawal Dana Bansos

Jakarta – mediaindonesianews.com: Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Puyouno menyoroti kebijakan PSBB di DKI Jakarta, menurutnya, kebijakan PSBB merupakan tindakan yang tidak terukur dengan baik. 

“PSBB itu kan hal biasa, kondisinya memang darurat dan itu diatur dalam undang-undang. Nah, dengan cara gembar-gembor dan permainan kata-kata, ini menjadi kontraproduktif. Akibatnya, timbul kepanikan di sana-sini. Istilah ‘rem darurat’ itu kan menggelikan, dan ngawur, masa saat new normal diberlakukan justru lengah dan teledor menerapkan protocol kesehatan pada Masyarakat di Jakarta” ujarnya kepada mediaindonesianews.com

Arief meyakini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada dalam kondisi sadar baik secara pribadi maupun sebagai pejabat publik. Secara pribadi dirinya sadar bahwa pernyataannya akan menimbulkan suasana kepanikan. Selain itu, sebagai pejabat publik pun dirinya sadar bahwa status PSBB DKI Jakarta masih belum dicabut. 

“Sudah di-rem darurat juga angka suspect Covid-19 tetap mengalami kenaikan di Jakarta ini. Ini akibat kemampuan mengolah kata lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan bertindak,” katanya. 

Kawal Dana Bantuan Sosial

Selain itu, Arief juga menyerukan semua pihak untuk mengawal dana bantuan sosial covid-19, karena selama PSBB berlangsung pemerintah diharuskan untuk mengalokasikan anggaran tersebut untuk masyarakat, sikap pro aktif unsur pemerintah, wakil rakyat dan unsur silet majority sangat diperlukan. 

“Kegemaran kepala daerah ini kan merengek meminta bantuan pemerintah pusat. Abis ‘rem mendadak’ itu kan ada bantuan pemerintah pusat yang nyaris Rp12 Triliun. Jadi ini harus kita awasi bersama. Silent majority yang selama ini diam, harus pro aktif, pemerintah pro aktif, wakil rakyat juga begitu,” ujarnya

Politisi senior nasional itu juga menambahkan bahwa seharusnya DKI Jakarta mampu hidup dan menghidupkan masyarakat Jakarta sendiri. Pasalnya, APBD daerah khusus ibu kota itu sangat besar, dengan potensi pendapatan yang besar pula. 

“Kalau masih menyalahkan pemerintah pusat, gak etis lah. Harusnya DKI Jakarta sendiri mampu kok sebenarnya, gak perlu merengek bantuan ke pusat. Pendapatan Asli Daerah kan besar sekali itu,” pungkasnya. (benz25)