Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Penegak Hukum Berantas Narkotika

MINews - Jakarta, : Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mengapresiasi upaya aparat penegak hukum yang mampu bersinergi dalam menurunkan prosentase penggunaan zat berbahaya narkotika di dalam negeri hingga mencapai 1,80 persen pada 2019.

"Saya apresiasi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama institusi lainnya dalam program aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika," ujar Ma'ruf Amin melalui siaran video konferensi pers pada Jumat (26/6/2020).

Menurut dia, capaian aparat penegak hukum tersebut dalam pemberantasan narkotika di dalam negeri harus senantiasa ditingkatkan. Oleh karena itu, demi mendorong hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2020 yang berbunyi, memerintahkan seluruh kabinet Indonesia maju ikut aktif melakukan pemberantasan narkotika.

"Memerintahkan agar seluruh kabinet Indonesia maju antara lain Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, kepala BIN, lembaga pemerintah non-kementerian, para gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan aksi nasional pemberantasan narkotika," imbuhnya.

Pemerintah memandang pemberantasan narkotika sangatlah penting, karena korbasn dari penyalahgunaan narkotika sebagian besar menyasar pada kaum muda. Tentunya, hal ini berbahaya bagi kelanjutan bangsa dan negara yang terancam rusak akibat mengkonsumsi narkotika.

Ditambah lagi, dalam beberapa tahun lagi, Indonesia mengalami bonus demografi. Artinya, kelompok kerja usia muda akan lebih banyak mendominasi keberadaannya dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua.

"Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial hal ini memerlukan perhatian khusus," katanya.