Carut Marut Bantuan Sosial Saat Pandemik Covid-19

Jakarta – MINews.com: Data kurang akurat menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menghadapi pandemi covid-19, faktor moral hazard juga merupakan hal yang paling dominan, sehingga penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran ditengah masyarakat.

“Sering kali terjadi moral hazard di tingkat bawah dimana cukup banyak kejadian bantuan sosial yang semestinya diperuntukkan bagi warga miskin malah diberikan kepada keluarga atau kroni aparat desa.”ujar Ketua Umum Barissan Muda Indonesia Raya (BMIR), Rouli Octara Rakagukguk, Sabtu (02/05)

Rouli menjelaskan diperlukannya sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan bantuan sosialnya yang rutin (PKH, Bantuan langsung tunai, bantuan pangan non-tunai, dll) dengan bantuan dari pemerintah daerah yang sifatnya menambal atau menambah bantuan yang sudah ada. Juga bantuan lainnyaya yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan para donatur. 

“Saat ini diperlukan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat melalui program bantuan sosialnya yang rutin dengan, bantuan dari Pemerintah Daerah yang sifatnya menambah atau menambah bantuan yang sudah ada. Juga bantuan dari dana CSR dan para donatur.” katanya dihadapan awak media.

Menurut Rouli terhambatnya proses update data penerima bantuan sosial karena jenjang yang cukup panjang, yakni dari level Desa, Kecamatan, Kab/Kota, hingga database nasional sehingga diperlukan akurasi data penerima bansos agar penyalurannya tepat sasaran

“Proses pendataan dan update bagi calon penerima bantuan sosial harus akurat, agar penyaluran bantuan sosial ke masyarakat tepat sasaran dan proses” jelasnya

Khusus dalam penanganan Covid-19, Rouli mengatakan ada banyak database calon penerima bantuan sosial yang sebelumnya tidak masuk kategori miskin, tiba-tiba menjadi miskin karena mendadak kehilangan mata pencahariannya. Mereka ini diantaranya para pekerja dan pedagang harian yang mendapatkan pemasukan dari kerja harian.

“Khusus pandemik Covid-19, banyak masyarakat masuk dalam kategori miskin karena mendadak kehilangan mata pencaharian. Diantaranya para pekerja dan pedagang yang berpenghasilan harian.” jelasnya

Rouli juga menegaskan untuk stop membuat polemik bantuan sosial, dan jangan saling curiga hingga membuat satu sama lain kehilangan kepercayaan yang ujungnya merugikan masyarakat.

“Bukan justru terus menerus membuat polemik, saling curiga hingga membuat satu sama lain kehilangan kepercayaan. Ujung-ujungnya rakyat yang makin dirugikan.” pungkasnya. (ips)