bendera

Kamis, 03 September 2026    07:45 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HEADLINE
 


Masa Karantina Berakhir 19 Februari, Pemerintah Pantau 78 Kru WNI di Kapal Diamond Princess


dee maz,    18 Februari 2020,    16:04 WIB

Masa Karantina Berakhir 19 Februari, Pemerintah Pantau 78 Kru WNI di Kapal Diamond Princess

Jakarta – MINews : Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menyampaikan bahwa masa observasi atau karantina bagi 78 kru warga negara Indonesia (WNI) di Kapal Diamond Princess, berdasarkan informasi dari otoritas Jepang akan berakhir pada tanggal 19 Februari.


“Untuk Diamond Princess, sekali lagi jumlah kru warga negara Indonesia adalah 78 dan dari jumlah penumpang tidak ada yang berwarga negara Indonesia. Jadi Warga Negara Indonesia hanya dari krunya yaitu 78,” ujar Menlu menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (17/2) petang.

Pada kesempatan tersebut, Menlu juga menyampaikan rasa syukur karena proses evakuasi dan observasi WNI dari Wuhan telah selesai.

“Per hari Sabtu kemarin evakuasi WNI dari Wuhan sudah selesai. 2 tahapan penting dapat kita selesaikan, alhamdulillah. Jadi evakuasi dan juga masa observasi di Natuna, dan sekarang mereka sudah kembali ke keluarga masing-masing,” tambahnya.


Untuk itu, Menlu berencana mengundang Tim Penjemput WNI untuk menyampaikan terima kasih karena misi yang dijalani bukanlah hal mudah namun dapat dijalankan dengan baik.

Senada dengan Menlu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyebut saat ini pemerintah terus mengawasi WNI di luar negeri yang masih terancam terpapar Covid-19.

Contoh kasus ini menurut Muhadjir adalah kasus WNI yang menjadi awak kapal pesiar Westerdam dan Diamond Princess yang di dalam kapal pesiar tersebut terdapat beberapa orang yang terdampak Covid-19.

“Bila terjadi keadaan terburuk, kita harus tangani seperti WNI dari Hubei. Tetapi kita juga menghormati kewenangan negara dan protokol WHO yg telah ditetapkan. Saya kira kita juga akan siap untuk menghadapi itu,” tutur Menko PMK dalam Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (17/2).

Selain memantau perkembangan WNI di luar negeri, menurut Menko PMK, tentu saja keamanan dalam negeri juga diutamakan pemerintah. Ia juga mengatakan pemerintah akan memperketat kewaspadaan pintu-pintu masuk ke Indonesia dari berbagai jalur yaitu darat laut dan udara, termasuk memaksimalkan peralatan yang diperlukan dalam pemeriksaan.

“Pemerintah juga akan memperketat pemeriksaan riwayat perjalanan dan kesehatan dari Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia,” ujarnya.


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS