Rakernas 2020, Menag: Jangan Ada Hanky Panky di Kementerian Ini

Jakarta – MI.News : Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan komitmennya untuk membersihkan Kementerian Agama dari praktek-praktek korupsi. Hal ini ditegaskan Menag di hadapan 372 pejabat Kemenag yang menjadi peserta Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 2020, di Jakarta.

Menag menegaskan, pemberantasan korupsi menjadi keharusan di Kementerian Agama untuk menjamin terjadinya perbaikan layanan publik.

“Saya merasa bangga, saat ini banyak sekali kemajuan yang sudah ada di Kementerian ini, dan harus terus dipertahankan serta dilakukan perbaikan kalau masih kurang. Kita juga harus tegaskan komitmen sekali lagi, bahwa tidak ada hanky panky di Kementerian ini,” tegas Menag Fachrul Razi, Rabu (29/01).

Menag menyampaikan komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi juga harus dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan di lembaga yang dipimpinnya. Baik pengadaan barang, jasa, maupun jabatan.

Ia mencontohkan, beberapa hari lalu dirinya telah mengumpulkan pemenang lelang pembangunan kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

“Saya kumpulkan, dan kemudian saya katakan, ‘Bapak-bapak tidak punya hutang budi pribadi kepada Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Dirjen atau Rektor. Tapi Bapak punya hutang budi kepada negara. Maka, lakukan pekerjaan dan kewajiban bapak dengan baik’. Begitu saya katakan,” ujar Menag.

Hal ini menurut Menag, harus dicamkan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. “Saya tegaskan, kalau Anda menyimpang sedikit saja, tidak perlu sampai KPK tahu. Karena kami yang akan panggil KPK untuk menangkap anda,” tandas Menag.

Turut hadir dalam pembukaan Rakernas Kemenag 2019 Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Haryono. Hadir pula, Dewan Pengawas BPIP Tri Sutrisno, Wisnu Bawa Tenaya, Sudhamek, KH Syafii Maarif, dan KH Said Aqil Siradj, serta Pimpinan Majelis-majelis Agama.

Dalam pembukaan Rakernas Kemenag kali ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenag dengan BPIP.