ATR/BPN dan ANRI Siapkan Langkah Konkret Atasi Risiko Sengketa Akibat Lemahnya Arsip

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Penguatan sistem kearsipan menjadi sorotan utama dalam pertemuan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rabu (25/02), di Jakarta.

Koordinasi ini difokuskan pada pembenahan tata kelola arsip pertanahan guna meminimalkan risiko sengketa dan meningkatkan kepastian hukum di tengah percepatan transformasi digital.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa arsip merupakan elemen fundamental dalam pelayanan pertanahan. Menurutnya, lemahnya pengelolaan arsip kerap menjadi pemicu persoalan ketika terjadi sengketa tanah.

“Arsip adalah tulang punggung pelayanan ATR/BPN. Ketika muncul persoalan pertanahan, arsip menjadi rujukan utama. Jika pengelolaannya tidak tertib, ini dapat menyulitkan proses penyelesaian,” ujarnya di hadapan jajaran ANRI.

Ia menjelaskan, kompleksitas pengelolaan arsip meningkat seiring luasnya jaringan Kantor Pertanahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Permasalahan tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola arsip.

Tantangan tersebut semakin besar dengan implementasi Sertipikat Elektronik. Digitalisasi di satu sisi memberikan efisiensi dan keamanan data, namun di sisi lain dokumen fisik atau warkah tetap memerlukan pengelolaan dan ruang penyimpanan yang memadai apabila tidak diintegrasikan secara sistematis.

Menanggapi hal tersebut, Kepala ANRI, Mego Pinandito, menyatakan kesiapan lembaganya untuk memberikan dukungan teknis dan penguatan kapasitas SDM. Salah satu usulan konkret adalah memasukkan kurikulum kearsipan ke dalam pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), agar calon aparatur pertanahan memiliki kompetensi dasar pengelolaan arsip sejak dini.

Selain itu, ANRI juga membuka peluang program magang di unit kearsipan serta pendampingan teknis dan penambahan tenaga arsiparis sesuai kebutuhan.

Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan ATR/BPN, Awaludin, beserta sejumlah pejabat administrator. Koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarinstansi demi mewujudkan sistem kearsipan pertanahan yang tertib, modern, serta mampu menjawab tantangan era digital.***