bendera

Kamis, 03 September 2026    07:43 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

FOKUS
 


Perusahaan Daerah Berani Memanfaatkan Dana Masyarakat Melalui Go Publik


Lian,    29 April 2021,    23:58 WIB

Perusahaan Daerah Berani Memanfaatkan Dana Masyarakat Melalui Go Publik
Dr. Denny Tewu SE, MM

Jakarta-mediaindonesianews.com:Salah satu harapan penerapan Otonomi Daerah (Otda) adalah daerah bisa mandiri secara fiscal, namun kenyataaannya setelah 25 tahun berjalan, masih banyak daerah yang sangat tergantung dari transfer pusat.


“Ya kelihatannya seperti itu, bisa kita lihat dari indikator Perusahaan-perusahaan yang Go Publik 95%an umumnya beralamat di Jakarta, mengapa daerah belum memanfaatkannya, ya bisa dilihat dari skala perusahaan daerah yang belum memadai, atau SDM yang belum siap, bisa juga karena regulasi yang membuat perusahaan daerah hanya mengerjakan yang kecil-kecil  saja, sementara proyek besar digarap perusahaan-perusahaan besar dari Jakarta, hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat,” papar DR. Denny Tewu, SE.,MM., Wakil Rektor 2 Universitas Kristen Indonesia (UKI) kepada mediaindonesianews.com, Rabu (28/4).

Lebih lanjut Denny menjelaskan bahwa, Kepala Daerah harus dapat berinovasi dan berkreasi dalam mengelola dan menggali sumber daya daerahnya terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mereka. Dengan demikian daerah dapat lebih mandiri secara fiskal.

“selain mengeksplore SDA Daerah juga namun harus beri kesempatan untuk SDM maupun Perusahaan Daerah mendapatkan kesempatan yang besar pula,” ujarnya.


Menurut Denny Tewu, ada tujuh hal yang harus diperbaiki untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, ketujuh hal tersebut antara lain, perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan, sinergi antar pemerintahan, pemetaan masalah berbasis data sebagai dasar   kebijakan, pembinaan dan pengawasan, sikap lebih adaptif, inofatif, kolaboratif, serta korektif.

“selain itu diperlukan pula reformasi birokrasi menyeluruh dan konsisten dalam implementasi deregulasi kebijakan sesuai UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, dengan hal tersebut, tinggal dorongan untuk SDM maupun Perusahaan lokal agar dapat lebih berperan dalam berbagai sektor pembangunan di daerahnya,” tegasnya.

Kedepannya Denny meminta Perusahaan daerah harus diberi kesempatan dan berani memanfaatkan dana masyarakat melalui go public.

“bagaima caranya, ya mari semua pihak mendukung dan memberikan kesempatan kepada daerah itu sendiri, agar dapat menjadi pemain, dan bukan hanya follower saja,” tutupnya. (Lian)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS