bendera

Sabtu, 06 Juni 2026    13:31 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

FOKUS
 


KPAI Dorong Penerapan Strategi di Satuan Pendidikan


Tim Red,    31 Maret 2021,    10:21 WIB

KPAI Dorong Penerapan Strategi di Satuan Pendidikan
Retno Listyarti KPAI

Jakarta-mediaindonesianews.com:  Satuan pendidikan di semua jenjang tampaknya harus mulai mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka, pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021 meski pandemi covid-19 belum berlalu.  Persiapan tentu harus matang, yang tentunya harus didukung beberapa persiapan seperti pemberian vaksin Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.


Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, pada hari ini, Selasa (30/3), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia akan menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran  di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Sebelumnya, minggu lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan sebanyak 14 Provinsi yang dinyatakan siap menjalankan sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM). Ke-14 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat.  

“dari ke 14 Provinsi tersebut mayoritas berada di luar Jawa, bahkan Provinsi Sulawesi Barat yang baru saja mengalami bencana alam gempa bumi juga termasuk yang dinyatakan siap,” ujar Retno Listyarti: Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (30/3).


Dijelaskan Retno, bukti menunjukkan bahwa banyak sekolah di berbagai Negara yang membuka sekolah dengan menerapkan strategi pencegahan secara ketat dapat membuka dengan aman pembelajaran tatap muka.

“Oleh karena itu, KPAI mendorong adanya penerapan strategi penjegahan berlapis yang konsisten untuk mengurangi covid 19 di satuan pendidikan. Penyiapan jauh lebih penting dipastikan,”katanya.

Menanggapi relaksasi SKB 4 menteri untuk kesekian kalinya, KPAI menyampaikan beberapa hal diantaranya, KPAI mendorong dasar pembukaan sekolah tatap muka ditidak hanya kesiapan dalam pengisian aplikasi di laman Kemdikbud saja, namun ada pemantauan lapangan untuk memastikan kesiapan sekolah dan daerah, pemantauan dapat dilakukan oleh LPMP di setiap provinsi yang merupakan kepanjangan tangan Kemdikbud di daerah. Dari pengawasan KPAI, hal ini belum maksimal.

"Kemdikbud harus memastikan semua sekolah di Indonesia mengisi lama Kemdikbud tentang siap buka sekolah tatap muka, karena sampai sekarang baru 50% lebih sedikit sekolah yang mengisi dan dari jumlah tersebut hanya 10% yang siap," urainya.

Kedua, KPAI  mendorong Pemerintah Daerah melakukan rapat koordinasi daerah  secara berjenjang dengan melibatkan seluruh sekolah di wilayah, baik negeri maupun swasta di seluruh jenjang pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan pemetaan sekolah yang sangat siap, siap, belum siap, bahkan yang tidak siap sama sekali. Pemetaan diperlukan agar Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan intervensi untuk membantu sekolah sekolah yg belum siap dan tidak siap.

“Ketiga, KPAI mendorong pembukaan sekolah tatap muka harus didasarkan pada kesiapan sekolah sebagai factor utama, seperti infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adapatasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan pendidikan, selain factor pendukung bahwa seluruh guru sudah divaksin.” katanya

Keempat,.KPAI mendorong Pemerintah Daerah harus hati-hati dan mempertimbangkan ujicoba dahulu secara terbatas pada sekolah-sekolah yang dinilai siap dan sangat siap.  

Kelima, KPAI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan melakukan nota kesepahaman agar ketika sekolah di buka, ada penangan kondisi darurat di sekolah yang akan mengakses fasilitas kesehatan terdekat, seperti Puskesmas, klinik, RS dan bahkan mungkin bidan.

“Dan keenam Pemerintah Daerah juga wajib menyiapkan portal pengaduan dan rencana evaluasi per bulan untuk keperluan rencana tindaklanjut PTM,” pungkasnya. (Tim Red)


banner
NASIONAL
img
Jumat, 05 Juni 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menghadiri Upacara Penutupan Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN)
img
Jumat, 05 Juni 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap 130 pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam pelantikan yang berlangsung
img
Kamis, 04 Juni 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat untuk memahami prosedur dan persyaratan pemecahan bidang tanah sebelum mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan. Layanan ini menjadi
img
Rabu, 03 Juni 2026
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto diwakili oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun menyambut kedatangan Satgas TNI Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim
img
Rabu, 03 Juni 2026
Singapura - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, S.H., M.M. memimpin Delegasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada penyelenggaraan Sidang ke-22 TNI-Singapore Armed Forces Annual Staff Meeting
img
Rabu, 03 Juni 2026
Tangerang-Mediaindonesianews.com: Kehadiran layanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang dinilai mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pertanahan secara terintegrasi

MEDIA INDONESIA NEWS