bendera

Kamis, 03 September 2026    07:44 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

FOKUS
 


KPAI Dorong Penerapan Strategi di Satuan Pendidikan


Tim Red,    31 Maret 2021,    10:21 WIB

KPAI Dorong Penerapan Strategi di Satuan Pendidikan
Retno Listyarti KPAI

Jakarta-mediaindonesianews.com:  Satuan pendidikan di semua jenjang tampaknya harus mulai mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka, pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021 meski pandemi covid-19 belum berlalu.  Persiapan tentu harus matang, yang tentunya harus didukung beberapa persiapan seperti pemberian vaksin Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.


Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, pada hari ini, Selasa (30/3), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia akan menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran  di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Sebelumnya, minggu lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan sebanyak 14 Provinsi yang dinyatakan siap menjalankan sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM). Ke-14 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat.  

“dari ke 14 Provinsi tersebut mayoritas berada di luar Jawa, bahkan Provinsi Sulawesi Barat yang baru saja mengalami bencana alam gempa bumi juga termasuk yang dinyatakan siap,” ujar Retno Listyarti: Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (30/3).


Dijelaskan Retno, bukti menunjukkan bahwa banyak sekolah di berbagai Negara yang membuka sekolah dengan menerapkan strategi pencegahan secara ketat dapat membuka dengan aman pembelajaran tatap muka.

“Oleh karena itu, KPAI mendorong adanya penerapan strategi penjegahan berlapis yang konsisten untuk mengurangi covid 19 di satuan pendidikan. Penyiapan jauh lebih penting dipastikan,”katanya.

Menanggapi relaksasi SKB 4 menteri untuk kesekian kalinya, KPAI menyampaikan beberapa hal diantaranya, KPAI mendorong dasar pembukaan sekolah tatap muka ditidak hanya kesiapan dalam pengisian aplikasi di laman Kemdikbud saja, namun ada pemantauan lapangan untuk memastikan kesiapan sekolah dan daerah, pemantauan dapat dilakukan oleh LPMP di setiap provinsi yang merupakan kepanjangan tangan Kemdikbud di daerah. Dari pengawasan KPAI, hal ini belum maksimal.

"Kemdikbud harus memastikan semua sekolah di Indonesia mengisi lama Kemdikbud tentang siap buka sekolah tatap muka, karena sampai sekarang baru 50% lebih sedikit sekolah yang mengisi dan dari jumlah tersebut hanya 10% yang siap," urainya.

Kedua, KPAI  mendorong Pemerintah Daerah melakukan rapat koordinasi daerah  secara berjenjang dengan melibatkan seluruh sekolah di wilayah, baik negeri maupun swasta di seluruh jenjang pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan pemetaan sekolah yang sangat siap, siap, belum siap, bahkan yang tidak siap sama sekali. Pemetaan diperlukan agar Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan intervensi untuk membantu sekolah sekolah yg belum siap dan tidak siap.

“Ketiga, KPAI mendorong pembukaan sekolah tatap muka harus didasarkan pada kesiapan sekolah sebagai factor utama, seperti infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adapatasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan pendidikan, selain factor pendukung bahwa seluruh guru sudah divaksin.” katanya

Keempat,.KPAI mendorong Pemerintah Daerah harus hati-hati dan mempertimbangkan ujicoba dahulu secara terbatas pada sekolah-sekolah yang dinilai siap dan sangat siap.  

Kelima, KPAI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan melakukan nota kesepahaman agar ketika sekolah di buka, ada penangan kondisi darurat di sekolah yang akan mengakses fasilitas kesehatan terdekat, seperti Puskesmas, klinik, RS dan bahkan mungkin bidan.

“Dan keenam Pemerintah Daerah juga wajib menyiapkan portal pengaduan dan rencana evaluasi per bulan untuk keperluan rencana tindaklanjut PTM,” pungkasnya. (Tim Red)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS