ASPRINDO Usulkan Skema Hybrid Pengelolaan Blok Andaman, Dorong Gas Aceh untuk Industri dan Lapangan Kerja

Jakarta-Mediaindoneaianews.com: Polemik pengelolaan gas alam Blok South Andaman memasuki babak baru. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Jose Rizal, mengusulkan skema jalan tengah berupa pengelolaan hybrid antara pemrosesan gas di laut dan di darat guna menjaga kepentingan investor sekaligus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Aceh.

Menurut Jose Rizal, saat ini Plan of Development (POD) South Andaman tengah berada di meja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menyebut terdapat dua opsi ekstrem yang berkembang, yakni seluruh gas diproses di laut menggunakan sistem Floating Production Storage Offloading (FPSO) sebagaimana diusulkan Mubadala Energy, atau seluruhnya diproses di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF) seperti yang didorong Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

“Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang,” ujar Jose Rizal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/6).

Ia menjelaskan, skema FPSO memungkinkan gas diproses langsung di tengah laut menggunakan kilang terapung sebelum dimuat ke kapal LNG. Model tersebut dinilai lebih cepat dan efisien dari sisi investasi, namun dinilai minim memberikan dampak ekonomi langsung ke wilayah Aceh karena penyerapan tenaga kerja relatif kecil.

Sebaliknya, jika seluruh gas diproses di darat melalui pembangunan OPF di Lhokseumawe, maka dibutuhkan investasi infrastruktur yang lebih besar dan waktu pengambilan keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) berpotensi lebih panjang. Meski demikian, Jose menilai skema itu dapat membuka hingga 10 ribu lapangan kerja serta mendukung kebutuhan energi dan industri pupuk di Aceh.

Untuk menghindari tarik menarik kepentingan, ASPRINDO mengusulkan komposisi hybrid 60:40. Sebanyak 60 persen gas diproses melalui FPSO agar proyek tetap menarik bagi investor dan FID dapat berjalan pada 2026, sementara 40 persen sisanya dialirkan ke fasilitas OPF mini di Lhokseumawe.

“Cukup buat menyalakan PLTU PLN Aceh dan menghidupkan Pupuk Iskandar Muda. Ini sekaligus bisa membuka 3.000 sampai 5.000 lapangan kerja tetap untuk anak Aceh,” kata Jose.

Ia mengakui skema hybrid berpotensi mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH) Aceh sekitar Rp150 miliar per tahun dibandingkan skema 100 persen FPSO. Namun menurutnya, manfaat ekonomi riil berupa penciptaan lapangan kerja jauh lebih penting bagi masyarakat.

Jose juga mengingatkan agar proyek strategis bernilai sekitar USD7 miliar tersebut tidak mengalami keterlambatan seperti proyek Blok Masela. Karena itu, ia mendesak Pemerintah Aceh segera mengusulkan formula kompromi tersebut kepada Menteri ESDM agar proyek dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan daerah.

“Aceh setuju POD, asal skemanya hybrid dan gas untuk rakyat Aceh diprioritaskan,” tegasnya.

Menurut Jose, pengelolaan South Andaman tidak boleh hanya menjadikan Aceh sebagai wilayah lintasan sumber daya tanpa menikmati manfaat ekonomi jangka panjang.

“Sudah cukup Aceh jadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya.***