GMNI DKI Jakarta Kritik Kenaikan Harga Pertamax, Minta Pemerintah Evaluasi Program Prioritas

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Organisasi tersebut juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas nasional di tengah tantangan ekonomi yang dinilai semakin berat.

Dalam siaran pers yang diterima media, Selasa (9/6), Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta, Gus Fakhier, menyebut kenaikan harga energi menjadi beban tambahan bagi masyarakat dan mengaitkannya dengan dinamika geopolitik internasional, termasuk konflik di Timur Tengah yang dinilai berdampak pada kondisi ekonomi global.

GMNI DKI Jakarta berpandangan pemerintah perlu mengambil langkah penyesuaian kebijakan fiskal dan anggaran. Organisasi tersebut mengusulkan penghentian atau evaluasi terhadap sejumlah program nasional, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Program 3 Juta Rumah, dengan alasan agar alokasi anggaran dapat difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah harus realistis dalam menentukan prioritas anggaran dan memastikan kebijakan yang diambil mampu menjawab tantangan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat,” demikian pernyataan yang disampaikan Gus Fakhier bersama Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda SE, dalam keterangan tertulis.

Selain menyoroti kebijakan ekonomi, GMNI DKI Jakarta juga mengkritisi kondisi tata kelola pemerintahan dan menyinggung pentingnya pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut organisasi tersebut, pemerintah dan lembaga legislatif perlu lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat agar tidak memicu ketidakpuasan publik.

DPD GMNI DKI Jakarta menegaskan bahwa pemerintah diharapkan tetap berpegang pada amanat konstitusi dengan memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pemerintah terkait pernyataan dan usulan yang disampaikan DPD GMNI DKI Jakarta. Sejumlah klaim dalam pernyataan tersebut, termasuk mengenai kondisi APBN maupun penilaian terhadap efektivitas program pemerintah, merupakan pandangan organisasi yang bersangkutan dan memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.***