Angka Pengangguran Menurun, Asprindo Ingatkan Pemerintah: Belum Cukup Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof. Didin S. Damanhuri, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dirilis BPS. Menurutnya, meski angka pengangguran Agustus 2025 turun menjadi 4,85 persen dari 4,91 persen pada periode yang sama tahun 2024, kondisi ini belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

“Angka pengangguran yang tinggi tetap berdampak negatif terhadap upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Prof. Didin dalam keterangan resmi Asprindo, Jum’at (14/11)

Ia menjelaskan, tingginya pengangguran akan mengurangi output nasional karena banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Dampaknya, daya beli masyarakat turun, permintaan barang dan jasa melemah, penerimaan pajak berkurang, dan beban sosial pemerintah meningkat.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi yang dipicu tingginya pengangguran membuat investor menahan ekspansi atau menarik modal karena melihat risiko pasar yang lebih tinggi.

Prof. Didin juga menyoroti ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi 2024 yang berada di kisaran 5 persen hanya mampu menyerap 2,45 juta tenaga kerja baru. Sementara setiap tahun sekitar 3,5 juta tenaga kerja baru masuk ke pasar kerja.

“Jika ditambah pekerja yang terkena PHK atau mundur, kebutuhan lapangan kerja bisa mencapai 10 juta per tahun. Hal ini memicu peningkatan pengangguran terbuka dan membengkaknya pekerja sektor informal yang pada 2025 mencapai 87 juta orang, atau 60 persen dari total angkatan kerja,” jelasnya.

Meski BPS mencatat penurunan jumlah pengangguran dari 7,47 juta orang pada Agustus 2024 menjadi 7,46 juta orang pada Agustus 2025, Prof. Didin menilai kondisi tersebut belum mencerminkan perbaikan mendasar.

Ia mendorong pemerintah memperkuat kebijakan yang berpihak pada sektor UMKM, karena sektor ini menyerap sekitar 60 persen tenaga kerja nasional. “UMKM adalah sektor potensial yang mampu menyedot tenaga kerja dalam jumlah besar,” katanya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui pembangunan sentra industri daerah yang melibatkan pengusaha lokal. Menurutnya, penguatan aktivitas ekonomi di daerah dapat mendorong pelaku usaha naik kelas sekaligus mencegah migrasi tenaga kerja ke kota besar.

“Dengan meningkatkan ekonomi daerah, tenaga kerja tidak perlu mencari pendapatan jauh dari kampung halaman. Aktivitas ekonomi yang tumbuh akan berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (ips)