bendera

Kamis, 03 September 2026    04:20 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

FOKUS
 


Area PT. Hindoli Diduga Dijadikan Ilegal Driling


Hadi,    06 Juni 2024,    02:14 WIB

Area PT. Hindoli Diduga Dijadikan Ilegal Driling
ilustrasi (ist)

Muba-Mediaindonesianews.com: Salah satu lokasi Ilegal Driling atau pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) diduga berlokasi di area PT. Hindoli yang merupakan salah satu pemegang izin HGU bumi serasan sekate.


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, saat ini banyak menjamur titik pengeboran minyak ilegal baru yang berlokasi di dalam areal HGU milik PT. Hindoli.

“Ya, banyak pemain pengeboran minyak, yang diduga masuk ke kawasan perkebunan sawit milik PT. Hindoli dan kalau kita lihat, banyak yang berhasil, kalau warga sini menyebutnya meluwing pak,” kata salah seorang warga yang tak mau disebut namanya.

Warga tersebut tidak bersedia menyebutkan identitasnya dengan alasan takut keselamatannya terancam, namun dia menyebut, titik titik baru lokasi pengeboran minyak dalam HGU PT. Hindoli itu bisa dilaksanakan, karena adanya restu dari pihak perusahan selaku pemilik lokasi.


“Kalau pihak perusahaan tidak mengizinkan mana bisa ngebor pak. Tapi ini ada izin, dengan kesepakatan, yakni pengebor harus membagi hasil yang didapat dari pengeboran. Selain itu, ada juga biaya portal yang dipungut oleh oknum pihak perusahaan,” ujarnya.

Saat ditanya, siapa saja pelaku pengeboran minyak di wilayah areal PT. Hindoli itu, dia mengatakan, umumnya pengebor minyak itu adalah pemain lama yang berpindah ke lokasi PT. Hindoli ini.

“Tempat mereka ngebor yang lama sudah tidak menghasilkan lagi, jadi mereka pindah ke areal PT. Hindoli” ujarnya

Sementara Ahmad Subandi (55) salah satu seorang tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa, aktivitas pengeboran minyak ilegal di Muba ini terus bertambah. Apalagi menurutnya, saat ini aktivitas mereka diduga dukung oleh perusahaan perkebunan selaku pemilik areal.

“Saya sudah banyak dapat informasi, saat ini sejumlah perusahaan perkebunan sudah banyak yang beralih fungsi. Ini tidak boleh dibiarkan, harus ditindak tegas,” katanya.

Lebih lanjut Ahmad menjelaskan bahwa, kondisi itu tentunya sangat memprihatinkan, dimana aktivitas ilegal Driling di Muba menduga kuat mendapat beking dari sejumlah penegak hukum, kini mendapat dukungan dari pihak perusahaan perkebunan sebagai penyedia lahan.

“Kita minta penegak hukum dan pihak pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi ilegal Driling di Muba ini. Sebab jika ini dibiarkan, maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah,” pungkasnya. (Hadi)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS