Program PEN, Dibutuhkan Sinergisitas dan Langkah Kerja Yang Luar Biasa

Jakarta-mediaindonesianews.com: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran Rp414 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun depan (2022) dalam rangka tetap membantu masyarakat dan dunia usaha agar bertahan di tengah pandemi Covid-19. 

Menurut pandangan Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Hj. Diana Dewi, SE, penyusunan anggaran untuk tahun 2022 memang terasa berbeda dengan sebelumnya. Dalam penyusunan APBD menggunakan acuan Permendagri 27/2021 di daerah-daerah untuk penyusunan anggaran. Dalam peraturan itu mengamanahkan adanya upaya pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan. Turut menjadi prioritas keberlanjutan lingkungan hidup, percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pemulihan dan peningkatan kualitas hidup, urainya menjelaskan Selasa (7/12).

Fokus dari program PEN tahun depan meliputi bidang kesehatan dengan anggaran Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.

Sementara untuk anggaran bidang kesehatan Rp117,9 triliun dan perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun masih akan disesuaikan seiring perkembangan penanganan COVID-19. Sementara untuk anggaran penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun merupakan tagging atas program eksisting pada Kementerian/Lembaga (K/L), TKDD dan pembiayaan yang angkanya masih bersifat sementara dan dalam proses koordinasi. Apa pandangan. Kata Diana, pandemi diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Namun demikian hendaknya pemerintah tetap optimis. Karena itulah dalam penyusunan anggaran 2022 tetap mengutamakan sikap antisipatif, responsif serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian.

“Untuk itu tetap dibutuhkan sinergisitas dan langkah kerja yang luar biasa agar kebijakan yang diputuskan dapat diterima manfaatnya langsung oleh masyarakat,” katanya.

Kata Ketua Umum KADIN DKI Jakarta ini, pada saat pandemi memang dunia usaha merupakan salah satu kelompok masyarakat yang terkena imbas yang cukup parah, kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, dengan adanya pos dalam APBN yang dialokasikan untuk dapat di gunakan oleh dunia usaha untuk bisa cepat merecovery ekosistem dunia usaha, Kadin DKI sangat mengapresiasinya.

“Mengingat dampak yang di timbulkan oleh pandemi yang tidak merata di semua sektor usaha, maka kami berharap dana tersebut dalam pengalokasianya dapat melihat sektor usaha masyarakat yang banyak di kelola oleh masyarakat serta sektor usaha yang bersifat padat karya. Dengan memperhatikan hal tersebut maka kami berharap dapat tercipta multiplier efek bagi peningkatan ekonomi khususnya di daerah,” urainya.

Hj. Diana Dewi, SE. Ketua Umum KADIN DKI Jakarta berharap, kondisi pandemi ini memang menimbulkan kondisi ketidak pastian, kondisi ini kami predeksi masih akan berlanjut hingga beberapa waktu kedepan, sehingga di perlukan fleksibilitas yang tinggi untuk itu.

“Yang pasti pengelolaan anggaran tetap memperhatikan kondisi yang terjadi dimasyarakat sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat luas,” pintanya. (lian)