bendera

Kamis, 03 September 2026    04:22 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

BREAKING NEWS
 


Jan Arebo: Isu Kegagalan Papua Sengaja “Digoreng” Kelompok Anti Pemerintah


ips,    22 Desember 2020,    00:34 WIB

Jan Arebo: Isu Kegagalan Papua Sengaja “Digoreng” Kelompok Anti Pemerintah
Jan Christian Arebo

Papua-mediaindonesianews.com: Salah satu tekad pemerintah yaitu melakukan pemerataan pembangunan di beberapa daerah Indonesia timur seperti Provinsi Papua dan Papua Barat. Melihat dari hal tersebut, sejatinya Papua sendiri sudah melakoni upayanya dengan realisasi kebijakan otonomi khusus. Demikian dikatakan Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo yang mengapresiasi setiap upaya pemerintah pusat, meski ada beberapa perspektif yang perlu dikoreksi dan dievaluasi.


“Kami melihat (pemerintah) pusat sudah baik untuk menjalankan pemerintahan di Papua. Hanya saja perlu ada evaluasi terkait kebijakan-kebijakan yang ada,” ujar Arebo, Sabtu (19/12).

Menurut Arebo, yang dikatakannya harus dievaluasi adalah kebijakan Otsus yang belum berjalan dengan baik.

“Terkait otsus perlu perhatian khusus, ini karena tidak ada keterbukaan dari pemerintah Provinsi atau Kabupaten dalam pelaksanaannya. Yang saya maksud terkait penyerapan dana. Hal ini sangat mendasar karena otsus itu adalah harapan bagi seluruh OAP (Orang Asli Papua),” ungkapnya.


Arebo juga memberi pernyataan bahwa penerapan dan upaya untuk mensejahteakan Papua, tidak melulu berasal dari nilai uang. Namun dikatakan jika uang adalah faktor yang sangat penting untuk menunjang kebijakan-kebijakan tersebut.

“Jadi uang itu bukan yang utama. tapi uang sangat penting untuk pelaksanaannya. Jadi untuk itu menjadi lebih penting lagi tentang bagaimana pemanfaatannya sehingga bisa menjawab harapan rakyat,” ujarnya.

Ditambahkan bahwa sebeneranya Otsus juga telah memberi pengaruh yang positif bagi Papua jika dilihat dari kemajuan-kemajuan yang telah terjadi. Namun yang kembali disayangkan bahwa isu-isu tentang kegagalan otsus juga terus didorong oleh kelompok anti pemerintahan.

“Papua ini sudah bagus, tapi isu Otsus digoreng oleh kelompok tertentu. Bahkan hari ini saja ada kelompok yang menamai dirinya dengan aliansi mahasiswa. Saya tegaskan kalau pendapat kelompok-kelompok itu salah,” ungkap Jan Arebo.

Lebih lanjut, Arebo berpandangan untuk mengajak kelompok muda untuk bisa berlaku positif sehingga memberi dampak baik bagi kemajuan Papua.

“Papua sudah sah menjadi bagian dari Indonesia, sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen untuk berproses menjadikan Papua menjadi daerah yang maju” pungkasnya. (*)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS