KemenkopUKM Mendorong Petani Memperkuat Kelembagaan

Jakarta - mediaindonesianews.com : Kopi menjadi salah satu komoditi prioritas dalam pengembangan Koperasi dan UMKM karena melibatkan banyak pelaku usaha mikro, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, 96,6% lahan kopi di Indonesia dikuasai oleh perkebunan rakyat (petani mikro dan kecil), 2,02% perkebunan swasta dan 1,86% oleh perkebunan besar milik negara. Sedangkan petani kopi di Indonesia mencapai 1,3 juta orang dan menempati urutan nomor 3 di dunia setelah Ethiopia dan Uganda.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, kini para petani kopi, sangat terdampak akibat pandemi Covid-19, karena meskipun produksi kopi tinggi, namun tedapat kendala akibat daya serap yang menurun.

"Ini dilatarbelakangi pemahaman bahwa banyak komoditi pangan yang tidak terserap, daya beli turun dan ekspor turun. Kami lihat salah satunya kopi, padahal produksinya sedang baik, namun karena menghadapi pandemi, penyerapan terganggu," katanya dalam Webinar Solusi Penyerapan dan Pembiayaan Kopi ditengah Pandemi di Jakarta, Rabu (23/9).

Ditegaskan Teten, KemenkopUKM mendorong para petani memperkuat kelembagaan dengan membentuk koperasi. Hal tersebut, menjadi salah satu solusi agar permasalahan para petani kopi yang terjadi saat ini dapat diatasi, diantaranya kesulitan dalam menjual produk kopi, hingga faktor pembiayaan.

"Saya mendorong agar di setiap daerah petaninya tergabung dalam koperasi. Saya ditugaskan Bapak Presiden untuk memperkuat koperasi pangan dan produksi, terutama di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Kopi adalah salah satu keunggulan domestik, kita perkuat kelembagaannya," tandasnya.

Menurutnya, dengan perkuatan LPDB-KUMKM, akan menjadi off taker (pembeli barang) produk pertanian, sehingga akan terdapat perlindungan dari sisi pasar, karena produk akan dibeli oleh koperasi.

"Yang terjadi sekarang adalah petani kesulitan untuk menjual produknya. Kami rancang kelembagaan, sehingga penjualan produk ini dapat diintegrasikan dengan koperasi, agar petani tidak lagi mengalami kesulitan penjualan," ujarnya.

Hingga saat ini, KemenkopUKM terus berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian dalam penyediaan bibit unggul serta penyuluhan, demi kesejahteraan petani.

"Kualitas bibit dan penanaman perlu ditingkatkan. Kami integrasikan dengan Kementan untuk penyuluhan dan penyediaan bibit unggul, sehingga akan meningkatkan perbaikan kesejahteraan petani," tambahnya.

Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memaparkan, ada 3 produk unggulan Lampung, yaitu lada, kopi, dan kakao, untuk produksi Kopi Lampung Tahun 2019 sebesar 110.264 Ton, dengan luas lahan 156.821 Ha.

“Lampung merupakan penghasil kopi terbesar ke 2 di Indonesia, produksi kopi Lampung. Tahun 2019 sebesar 110.291 ton dan 99,97% nya adalah jenis kopi robusta.” Katanya.

Pihaknya juga akan mendorong agar para petani kopi menggunakan lahan pertanian, karena saat ini petani kopi sebagian besar berasal dari hutan.

"Sebaran kopi Lampung sebagian besar terdapat di hutan. Sehingga belum sepenuhnya tersentuh teknologi," katanya.

Arinal  sangat optimis dengan hilirisasi sektor pertanian ke lahan rakyat, maka ditargetkan produksi menjadi 4 ton per hektar dari 0,7 ton per hektar saat ini.

"Kopi ditingkatkan 0.7 ton menjadi 4 ton per hektar dikawasan lahan rakyat, dimana teknologi untuk meningkatkan produktivitas bisa diterapkan," tandasnya.

Disisi lain Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menjelaskan, produksi kopi Arabica Gayo di Aceh merupakan terbesar di Asia Tenggara, yang telah diekspor ke 26 negara di dunia, dalam volume hingga 9.095 juta kilogram.

"Kopi Arabica Gayo, yang berkualitas sangat baik dan bersertifikat, merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Puncak masa panen adalah akhir September 2020, yang dapat menghasilkan hingga 70 persen produksi. Aceh mengekspor 9.095 juta kilogram Kopi Gayo ke 26 negara," ujarnya.

Namun menurutnya, akibat pandemi Covid-19, ekspor kopi dan rempah-rempah mengalami penurunan signifikan. "Dampak Covid-19 melanda dunia, tak terkecuali berimbas juga ke industri kopi. Hal ini menjadi perhatian Pemda Aceh, karena kopi dan rempah sangat sedikit terserap pasar, sisanya menumpuk di gudang," kata Nova.

Pihaknya berharap pemerintah dapat melakukan intervensi agar biaya ekspor menjadi lebih terjangkau, juga menyediakan gudang dan membuka peluang pasar baru bagi para petani kopi di wilayahnya.

Hadir dalam webinar tersebut Direktur Utama LPDB-KUKUKM Supomo, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Atase Perdagangan KBRI Kairo Imam Adi Purwanto, Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah BRI Priyastomo dan pengurus koperasi maupun pengusaha kopi seluruh Indonesia. (LiaN)