ATR/BPN Gandeng Perguruan Tinggi Percepat Penyusunan 145 RDTR di 18 Provinsi

Jakarta-Medaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta untuk memperluas kapasitas penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kolaborasi tersebut ditargetkan mempercepat penyelesaian 145 RDTR di 18 provinsi.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan kerja sama dengan perguruan tinggi diperlukan untuk menjawab kebutuhan RDTR yang terus meningkat, terutama dalam mendukung kepastian pemanfaatan ruang dan percepatan perizinan berusaha.

“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9).

Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah tersedia dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut telah mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.

Ossy menilai, semakin luas cakupan RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang percepatan proses perizinan usaha di Indonesia.

“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” jelasnya.

Target 1.703 RDTR hingga 2028

Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, mengungkapkan penyelesaian RDTR pada periode 2026–2028 ditargetkan mencapai 1.703 RDTR. Khusus 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian 500 RDTR.

Untuk mendukung target tersebut, kerja sama dengan perguruan tinggi diarahkan pada penyelesaian 62 paket pekerjaan dengan total volume 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi.

Wilayah yang menjadi konsentrasi utama kolaborasi meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.

“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” kata Suyus.

Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menambah kapasitas teknis penyusunan RDTR, tetapi juga memperkuat kualitas kajian, analisis kewilayahan, serta ketersediaan tenaga ahli dalam mendukung percepatan target nasional.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah secara daring. Hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang. (red)