Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Satukan Visi, Pastikan Transformasi Layanan Berjalan hingga Daerah

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Dermawan, meminta seluruh jajaran Sekretariat Jenderal menyatukan visi dan misi dalam mendukung transformasi layanan pertanahan.

Instruksi tersebut disampaikan Dalu saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (1/9).

Dalu menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh unit kerja agar berbagai rancangan transformasi yang telah disiapkan kementerian dapat diwujudkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa,” tegas Dalu.

Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan transformasi sejumlah layanan dengan tujuan mempermudah proses, mempercepat pelayanan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.

Transformasi tersebut antara lain diwujudkan melalui tiga program yang diluncurkan dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.

Menurut Dalu, transformasi layanan tidak hanya menjadi tanggung jawab unit teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seluruh unsur organisasi, termasuk jajaran Sekretariat Jenderal, harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Rekan-rekan sekalian, kita harus mendukung dan memastikan seluruh program Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar,” ujarnya.

Ia menilai keberhasilan transformasi layanan akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN.

Perbaikan kualitas pelayanan, menurutnya, harus dibarengi dengan kemampuan kementerian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta memastikan kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan.

Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dan institusi ATR/BPN diharapkan terus membaik seiring dengan berbagai pembenahan yang dilakukan.

Rapat evaluasi dan peningkatan kinerja tersebut digelar untuk memastikan pelaksanaan kerja Sekretariat Jenderal tetap berjalan sesuai target dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi juga mencakup dukungan terhadap pelaksanaan tiga transformasi layanan, yakni Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, dan Organisasi Berbasis Wilayah.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Melalui konsolidasi internal tersebut, Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan transformasi layanan tidak berhenti pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi dapat diterapkan secara efektif hingga jajaran pelayanan di daerah. (red)