HUT ke-81 RI, DPD GMNI Kritik Keras Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Soroti Beban Utang Negara

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jakarta menyampaikan kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam pernyataan politiknya, DPD GMNI Jakarta menilai kondisi sosial-ekonomi masyarakat masih jauh dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Organisasi mahasiswa tersebut bahkan menyebut rakyat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang membuat perjuangan memenuhi kebutuhan hidup menjadi persoalan utama.

GMNI menggunakan ungkapan “17 Agustus tahun ini lombanya bertahan hidup” untuk menggambarkan kondisi yang mereka nilai dialami masyarakat di tengah berbagai persoalan ekonomi.

DPD GMNI Jakarta juga menilai pemerintah belum menjalankan secara optimal amanat Pembukaan UUD 1945, khususnya tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut GMNI, persoalan tersebut terlihat dari masih adanya tekanan terhadap kelompok masyarakat seperti buruh, petani, pedagang kaki lima dan masyarakat miskin perkotaan. Mereka juga menyoroti persoalan penguasaan lahan, upah buruh, pengangguran serta ketimpangan ekonomi.

Salah satu perhatian utama GMNI adalah kondisi fiskal dan beban utang pemerintah. Dalam pernyataannya, GMNI mengutip sejumlah angka indikator keuangan negara 2026, yakni total utang pemerintah sebesar Rp10.293,69 triliun, pembayaran pokok utang Rp833 triliun dan pembayaran bunga utang Rp559 triliun.

Dengan demikian, total beban pembayaran pokok dan bunga utang disebut mencapai sekitar Rp1.392 triliun. Sementara penerimaan negara yang mereka gunakan sebagai pembanding disebut sebesar Rp3.153,60 triliun.

GMNI kemudian menyebut rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara atau Debt Service Ratio (DSR) mencapai 44,13 persen. Angka tersebut dinilai menunjukkan besarnya tekanan pembayaran utang terhadap kapasitas fiskal negara.

Namun, GMNI menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah angka fiskal, melainkan berkaitan dengan kedaulatan ekonomi nasional.

“APBN tak lagi berfungsi sebagai alat pembebasan Marhaen, melainkan mesin pengeruk kekayaan publik untuk melayani obligor dan kapitalis internasional,” demikian sikap DPD GMNI Jakarta dalam pernyataannya yang diterima redaksi, Senin (17/8).

GMNI juga mengaitkan kritik tersebut dengan pemikiran Presiden pertama RI Soekarno mengenai ancaman kapitalisme, imperialisme dan penyimpangan arah revolusi Indonesia.

Menurut organisasi tersebut, semangat Marhaenisme menempatkan kepentingan rakyat kecil sebagai salah satu fondasi perjuangan politik dan ekonomi. Karena itu, kebijakan negara dinilai harus diarahkan pada penguatan kedaulatan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desak Audit Utang dan Perubahan Kebijakan

Atas berbagai persoalan yang mereka soroti, DPD GMNI menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mereka menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran gagal menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 sebagaimana yang mereka pahami.

Kedua, GMNI mendesak pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai skema utang neokolonial dan meminta dilakukan kajian serta audit terhadap utang luar negeri.

Ketiga, GMNI menyerukan agar kebijakan APBN lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat, terutama sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Keempat, GMNI meminta pemerintah mengembalikan arah pembangunan kepada penguatan kedaulatan politik dan ekonomi nasional serta mengurangi dominasi oligarki dan kepentingan modal.

Kelima, organisasi tersebut mengajak mahasiswa, buruh, petani dan masyarakat miskin kota untuk memperkuat konsolidasi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

DPD GMNI menegaskan kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk refleksi atas 81 tahun perjalanan kemerdekaan Indonesia. Menurut mereka, peringatan kemerdekaan tidak cukup hanya dilakukan melalui seremoni, tetapi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana negara mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

“Revolusi belum selesai!” tegas DPD GMNI Jakarta menutup pernyataan politiknya. (red)