Kementerian ATR/BPN Pertahankan Opini WTP, Raih Predikat ke-14 Berturut-turut dari BPK RI

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-14 secara berturut-turut, menegaskan konsistensi kementerian dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Opini WTP diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/7), bersamaan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada sejumlah kementerian dan lembaga negara.

Usai menerima LHP, Dalu Agung Darmawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, mulai dari tingkat pusat hingga kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia, yang dinilai berkontribusi dalam mempertahankan capaian tersebut.

"Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih," ujarnya.

Menurut Dalu, raihan opini WTP bukan hanya menjadi indikator kualitas pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi dan temuan yang masih tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN," kata Dalu.

Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Sekjen ATR/BPN juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan program kerja serta meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia optimistis target kinerja Kementerian ATR/BPN pada tahun 2026 dapat tercapai melalui penguatan koordinasi, peningkatan disiplin pelaksanaan program, serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap setiap kegiatan strategis.

Penyerahan opini WTP tersebut turut diikuti sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Indonesia Bersatu yang juga menerima hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan kementerian dan lembaga masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen ATR/BPN didampingi Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut menjadi salah satu indikator konsistensi Kementerian ATR/BPN dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara di sektor agraria dan tata ruang.***