Pemkab Taput Raih Penghargaan atas Komitmen Pembentukan Posbankum di Seluruh Desa dan Kelurahan

Medan-Mediaindonesianews.com: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan hukum dengan menerima penghargaan atas dukungan dan komitmennya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di seluruh wilayah kabupaten. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Taput, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., dalam acara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (10/6).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum Republik Indonesia bersama Gubernur Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Peresmian Posbankum di berbagai daerah di Sumatera Utara menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat. Kehadiran Posbankum diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan konsultasi, pendampingan, dan informasi hukum bagi warga di tingkat lokal.

Selain itu, pembentukan Posbankum juga mendukung implementasi program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE) yang mengedepankan penyelesaian persoalan hukum secara adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan, sehingga mampu menghadirkan keadilan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Penghargaan yang diterima Pemkab Taput diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan sebagai sarana pelayanan hukum yang mudah diakses masyarakat.

Hingga saat ini, Pemkab Taput telah menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Posbankum untuk 252 desa dan kelurahan, yang terdiri atas 241 desa dan 11 kelurahan. Capaian tersebut menjadikan Taput sebagai salah satu daerah yang berhasil mewujudkan pembentukan Posbankum secara menyeluruh di wilayah administrasinya.

Keberhasilan ini melengkapi sejumlah prestasi yang sebelumnya telah diraih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di bidang hukum, termasuk penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Berbagai capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum. (LS)