ATR/BPN Bahas Anggaran 2027, Tekankan Efisiensi Tanpa Turunkan Kualitas Layanan

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian ATR/BPN mulai mematangkan penyusunan anggaran tahun 2027 dengan membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis perencanaan. Langkah ini dilakukan di tengah tuntutan efisiensi anggaran serta dinamika geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa efisiensi menjadi kunci utama dalam penyusunan anggaran ke depan, tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita, kita harus betul-betul efisien, memberikan output yang besar kepada masyarakat sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan, agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujar Dalu saat membuka rapat pembahasan secara daring, Senin (06/04/2026).

Rapat ini dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026, dengan fokus pada penyelarasan perencanaan KRO dan RO 2027 agar sejalan dengan target kinerja serta implementasi di lapangan. Dalu menekankan bahwa setiap usulan harus memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi substansi maupun struktur perencanaan.

“Usulan yang kita ajukan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar seluruh unit kerja melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari ketepatan nomenklatur output, kesesuaian target dan tahapan kegiatan, hingga kewajaran anggaran dan volume kegiatan. Evaluasi juga diarahkan pada program yang dinilai tidak seimbang antara realisasi fisik dan penyerapan anggaran.

“Seluruh prosesnya harus menghasilkan perencanaan yang lebih efisien, realistis, dan akuntabel,” tambahnya.

Dalam rapat yang diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat tersebut, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap KRO dan RO sejak 2025.

Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah komponen perencanaan dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan dan memerlukan penyesuaian.

“Sejak 2025 banyak KRO dan RO yang sudah tidak sesuai dan out of date dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan pembahasan ini, kami yakini akan ada perubahan terhadap struktur yang selama ini digunakan,” ujarnya.

Ia berharap, hasil pembahasan ini dapat menghasilkan struktur anggaran 2027 yang lebih adaptif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil pelayanan pertanahan di masyarakat.

Perubahan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepastian dalam proses penganggaran, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif tanpa keraguan dalam implementasi di lapangan.***