Efisiensi Anggaran Digaungkan Pusat, Belanja Internal DPRD Muba Disorot

Muba-Mediaindonesianews.com: Seruan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan di daerah. Di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD setempat justru diduga tidak sejalan dengan semangat penghematan tersebut.

Sejumlah lembaga kontrol sosial di Muba menemukan adanya indikasi pemborosan anggaran, khususnya pada pos belanja makan-minum dan kebutuhan logistik dapur dewan yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah. Temuan ini memicu reaksi publik dan menjadi perbincangan hangat di Bumi Serasan Sekate.

Kritik keras datang dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Aliansi Sumatera Selatan (Sumsel) yang menilai alokasi anggaran tersebut tidak mencerminkan prioritas kebutuhan daerah. Di tengah masih banyaknya infrastruktur rusak, keterbatasan layanan pendidikan, serta persoalan kesehatan yang belum tertangani optimal, penggunaan anggaran untuk kebutuhan internal dewan dinilai tidak tepat sasaran.

“Fasilitas umum dan infrastruktur di Muba masih membutuhkan perhatian serius. Namun yang terjadi justru anggaran besar digunakan untuk konsumsi internal dewan. Ini melukai rasa keadilan masyarakat,” ujar Ketua DPD BPAN Aliansi Sumsel, Syamsudin, Selasa (31/3)

Pihaknya juga menilai penggunaan anggaran tersebut berpotensi mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Di saat pemerintah pusat mendorong efisiensi, daerah seharusnya ikut menyesuaikan. Jika benar ada anggaran miliaran untuk belanja konsumsi internal dewan, ini perlu dikaji ulang secara serius karena tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.

Menurut Syamsudin, kondisi di lapangan masih menunjukkan banyak sektor vital yang belum tersentuh pembangunan secara maksimal. Ia menilai, ketimpangan alokasi anggaran berpotensi memperlebar jarak antara kepentingan publik dan kepentingan birokrasi.

“Kami melihat masih banyak jalan rusak, fasilitas kesehatan terbatas, serta kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi. Maka anggaran harus difokuskan pada hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu pihaknya bersama para pegiat sosial mendesak aparat pengawas dan penegak hukum untuk segera turun tangan dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat, serta aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Muba.

"Desakan juga disampaikan agar dilakukan audit terbuka guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan, masyarakat meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku." Pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumai, saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan resmi. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum menyampaikan hak jawabnya. (Hadi)