Bon Jowi Optimistis Menangkan Gugatan Sengketa Informasi Ijazah Presiden Jokowi

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kelompok yang mengatasnamakan Bongkar Ijazah Jokowi (Bon Jowi) menyatakan optimisme untuk kembali memenangkan gugatan sengketa informasi terkait dokumen ijazah Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (16/3)

Kuasa hukum Bon Jowi, Syamsudin Alamsyah, mengatakan pihaknya telah mengajukan sengketa informasi ke lima lembaga, dengan empat di antaranya telah mengabulkan permohonan.

“Seluruh gugatan ini saling berkaitan untuk melakukan kroscek data, terutama mengenai salinan fotokopi ijazah, warna legalisir, dan tanda tangan pada dokumen tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya verifikasi menyeluruh terhadap dokumen yang menjadi perhatian publik.

Dalam kesempatan yang sama, Lukas Luwarso menyoroti pentingnya transparansi lembaga publik dalam menangani permohonan informasi. Ia menilai peran Komisi Informasi Pusat (KIP) menjadi krusial dalam menjamin keterbukaan informasi.

“PPID instansi pemerintah dan universitas tidak bisa lagi bekerja secara tidak profesional. Publik akan terus mengawasi,” katanya.

Sementara itu, Edy Hardum menilai isu ijazah pejabat publik berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menegaskan bahwa dokumen yang terkait jabatan publik termasuk kategori informasi terbuka sebagaimana diatur dalam putusan Komisi Informasi.

“Keterbukaan ini penting sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat,” ujarnya.

Pandangan serupa juga disampaikan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Leony Lidya, yang menyebut adanya sejumlah kejanggalan visual pada dokumen yang dianalisis.

“Anomali dapat dilihat dari elemen visual, termasuk foto pada dokumen,” katanya.

Bon Jowi menyatakan saat ini tengah mempersiapkan gugatan lanjutan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sidang sengketa informasi tersebut dijadwalkan berlangsung setelah periode Lebaran.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai pernyataan dan langkah hukum yang disampaikan kelompok tersebut.(FF)