GMKR Deklarasi di Gedung Joang 45, Suarakan Perlawanan terhadap Oligarki dan Isu Kedaulatan Rakyat

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Gerakan Masyarakat Kedaulatan Rakyat (GMKR) resmi mendeklarasikan diri di Gedung Joang 45, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/02). Deklarasi ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, purnawirawan TNI-Polri, serta perwakilan GMKR dari berbagai daerah yang menyuarakan kritik keras terhadap praktik oligarki yang dinilai menggerus kedaulatan rakyat.

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Roy Suryo, Dr. Ir. Said Didu, serta purnawirawan TNI dan Polri. GMKR menyatakan kelahirannya didorong oleh keresahan atas dominasi oligarki dalam pengambilan kebijakan negara.

Dalam orasinya, Laksamana TNI (Purn.) Moeryono Aladin selaku Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) menegaskan bahwa gerakan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan politik rakyat. Ia menyebut kedaulatan rakyat telah dikhianati pada era pemerintahan sebelumnya.

“Kita hadir untuk menyalakan api perjuangan bahwa kedaulatan rakyat harus dikembalikan. Di bawah Presiden Jokowi, kedaulatan itu dikhianati,” ujar Moeryono di hadapan peserta deklarasi.

Pada kesempatan yang sama, Mayjen TNI (Purn.) Soenarko membacakan lima tuntutan GMKR, yakni merebut kembali kekuasaan dari oligarki, meminta pertanggungjawaban pihak yang dinilai menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki, mendesak para politisi dan pejabat berhenti menjadi pelindung oligarki, meminta Presiden Prabowo Subianto menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap menghambat pengembalian kedaulatan rakyat, serta tuntutan agar dilakukan proses hukum terhadap Presiden Joko Widodo, pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan reformasi kepolisian.

Roy Suryo yang turut hadir juga menyampaikan pernyataan kontroversial terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidatonya, ia mendesak pemakzulan Gibran dan menyebut isu dugaan ijazah sebagai dasar tuntutannya. Pernyataan tersebut disambut sorak dan tawa peserta saat Roy Suryo memplesetkan singkatan GMKR.

Sementara itu, Dr. Ir. Said Didu mengkritik keras kebijakan negara yang menurutnya dipengaruhi oleh kepentingan oligarki. Ia menyinggung dugaan keterlibatan oligarki dalam amandemen UUD 1945 serta kebijakan kawasan ekonomi khusus yang dinilai lebih menguntungkan kelompok tertentu.

Deklarasi GMKR juga dihadiri perwakilan gerakan dari sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara, Banten, dan Morowali. Mereka menyampaikan keresahan serupa terkait pengaruh oligarki di tingkat pusat maupun daerah, serta menuntut reformasi kepolisian dan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Acara deklarasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan ditutup dengan seruan konsolidasi gerakan GMKR di berbagai wilayah sebagai upaya memperluas dukungan masyarakat. (FF)