bendera

Kamis, 03 September 2026    06:53 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

BREAKING NEWS
 


TPA Landih Jadi Solusi Krisis Sampah? Kadis DLH Bangli: Kami Siap Bantu, Tapi Ada Syaratnya!


JroBudi,    05 Januari 2026,    11:37 WIB

TPA Landih Jadi Solusi Krisis Sampah? Kadis DLH Bangli: Kami Siap Bantu, Tapi Ada Syaratnya!
Istimewa

Bangli-Mediaindonesianews.com: Kabupaten Bangli menawarkan secercah harapan di tengah krisis sampah yang menghantui Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangli, I Putu Ganda Wijaya, dengan tegas menyatakan kesiapan TPA Landih untuk menampung sampah dari dua wilayah tersebut. Namun, ada syarat ketat yang harus dipenuhi demi kelestarian lingkungan dan keberlangsungan pariwisata Bali.


Pernyataan ini disampaikan Putu Ganda, menyusul kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke TPA Landih dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Bali.

"Kami tidak menutup mata terhadap permasalahan sampah yang dihadapi Denpasar dan Badung. Sebagai sesama warga Bali, kami merasa terpanggil untuk membantu. Ini adalah bentuk kepedulian kami kepada rakyat Bali," ujarnya.

Namun, Putu Ganda menekankan bahwa bantuan ini tidak bisa diberikan tanpa persiapan yang matang. TPA Landih harus direvitalisasi terlebih dahulu agar memenuhi standar pengelolaan sampah yang ditetapkan.


"Sarana dan prasarana kami masih terbatas. Alat berat minim, kolam lindi belum optimal, dan akses jalan perlu diperbaiki. Revitalisasi ini mutlak dilakukan agar TPA Landih tidak menjadi bom waktu bagi lingkungan," jelasnya.

Selain revitalisasi, Putu Ganda juga menegaskan bahwa hanya sampah residu yang boleh dikirim ke TPA Landih. Sampah organik dan anorganik harus dipilah dan diolah di sumbernya masing-masing.

"Kami ingin memastikan bahwa TPA Landih tidak menjadi tempat pembuangan sampah bercampur aduk. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan," tegas Putu Ganda.

Pemkab Bangli juga akan menyusun perjanjian kerja sama (PKS) yang jelas dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. PKS ini akan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk sistem pengiriman sampah, kompensasi finansial bagi Bangli, serta jaminan bahwa pengelolaan sampah akan dilakukan sesuai standar.

"Kami berharap, dengan kerja sama ini, masalah sampah di Bali bisa teratasi secara komprehensif. Ini adalah demi kemanusiaan, demi kebersihan lingkungan, dan demi keberlangsungan pariwisata Bali," pungkasnya. (JroBudi)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS