bendera

Kamis, 03 September 2026    07:45 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

BREAKING NEWS
 


Investor Lift Kaca Kelingking Terancam Pidana: Gubernur Koster Beberkan 5 Pelanggaran Berat!


JroBudi,    24 November 2025,    20:50 WIB

Investor Lift Kaca Kelingking Terancam Pidana: Gubernur Koster Beberkan 5 Pelanggaran Berat!
istimewa

Klungkung-Mediaindonesianews.com: Pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dipastikan dihentikan dan dibongkar. Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan lima pelanggaran berat yang dilakukan investor, PT. Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group. Bahkan, perusahaan terancam sanksi pidana karena melanggar Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kepariwisataan Budaya Bali.


Dalam jumpa pers di Gedung Jayasabha (23/11), Gubernur Koster didampingi Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Bupati Klungkung, Kasatpol PP Bali, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, membeberkan pelanggaran-pelanggaran tersebut yang meliputi Pertama, Tata Ruang: Pembangunan di sempadan jurang tanpa rekomendasi gubernur, pondasi di wilayah pantai tanpa izin pemanfaatan ruang laut, tidak ada kajian kestabilan jurang, KKPR tidak valid, dan bangunan di wilayah perairan pesisir tanpa izin.

Kedua, Lingkungan Hidup: Tidak memiliki izin lingkungan kegiatan PMA dari Pemerintah Pusat, hanya memiliki Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Klungkung.

Ketiga, Perizinan: KKPR tidak sesuai peruntukan tata ruang, PBG hanya untuk loket tiket, tidak mencakup jembatan layang dan lift kaca.


Keempat, Tata Ruang Laut: Pembangunan di Kawasan Konservasi Perairan, zona perikanan berkelanjutan, subzona perikanan tradisional yang tidak diperbolehkan ada bangunan wisata.

Kelima, Pariwisata Berbasis Budaya: Mengubah keorisinilan Daerah Tujuan Wisata (DTW).

DPRD Bali merekomendasikan penghentian, penutupan, dan pembongkaran lift kaca, dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh PT. Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group. Jika pembongkaran tidak dilakukan, Pemkab Klungkung bersama Pemprov Bali akan melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Gubernur Koster memerintahkan penghentian seluruh kegiatan pembangunan dan pembongkaran mandiri dalam waktu 6 bulan, serta pemulihan fungsi ruang dalam waktu 3 bulan. (JroBudi)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS