Tingginya Biaya Politik Indonesia, Hambat Pembangunan Ekonomi

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Di usia ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia, pakar ekonomi senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sekaligus Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Prof. Didin S. Damanhuri, menyoroti mahalnya biaya politik yang terjadi pascareformasi. Menurutnya, fenomena tersebut telah menghancurkan fondasi pembangunan ekonomi nasional.

“Setelah reformasi, politik di Indonesia berubah menjadi transaksional dan sarat politik uang. Menurut penelitian, vote buying di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia,” ujar Prof. Didin dalam acara Indef dan Insan Cita, Kamis (21/8).

Ia menilai, political cost yang sangat tinggi membuat demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural, bukan substansial. Dampaknya, cita-cita demokrasi ekonomi, supremasi hukum, kesejahteraan, dan keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi sulit terwujud.

“Pertumbuhan ekonomi pascareformasi hanya berkisar 5 persen, lebih rendah dibanding sebelum reformasi yang mencapai 7,5 persen. Ironisnya, pertumbuhan ini hanya terkonsentrasi pada 5 persen kelompok superkaya akibat terjadinya perkawinan antara oligarki bisnis dan oligarki politik,” tegasnya.

Kondisi tersebut, lanjut Didin, menghambat implementasi berbagai program ekonomi rakyat yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG Kopdes, swasembada pangan, dan kemandirian energi. Bahkan, anggaran negara semakin terbebani akibat belanja besar, termasuk rencana pembelian pesawat generasi kelima dari Turki dan Korea Selatan.

“Untuk membiayai itu semua, Menteri Keuangan harus menambah utang. Data menunjukkan, utang luar negeri Indonesia pada 2024 sudah mencapai Rp10.350 triliun. Ini membuat kondisi fiskal, moneter, dan perbankan semakin terbatas,” jelas Guru Besar IPB itu.

Selain faktor biaya politik dan oligarki, Didin juga menilai banyaknya vested interest serta inkompetensi birokrasi semakin memperparah keadaan.

Sebagai solusi, ia mendorong adanya re-orientasi pembangunan ekonomi politik yang berfokus pada GDP oriented namun sehat dan berkelanjutan. Dengan model itu, Indonesia dapat melahirkan pelaku bisnis yang efisien, politisi yang negarawan, dan masyarakat sipil yang produktif.

“Itu sudah terbukti di negara-negara dengan demokrasi matang, seperti Skandinavia dan Jepang, yang bisa menjadi benchmark kita,” katanya.

Didin menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan prinsip with equity agar tidak dikuasai oligarki. “Oligarki politik dan ekonomi harus bertransformasi menjadi aktor demokrasi. Dengan begitu, 40 persen masyarakat terbawah akan terangkat kesejahteraannya dan tidak termarginalisasi,” pungkasnya.***