NCW Minta Pelaksanaan Relokasi Masyarakat Rempang Ditunda

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Ketua Umum NCW, Hanifa Sutrisna ,SE, Msc meminta pelaksanaan relokasi warga masyarakat pulau Rempang di tunda setelah pemilu, dan minta Kejaksaan, KPK dan Kepolisian untuk memeriksa adanya indikasi transaksional ganti rugi ke masyarakat. Hal tersebut diungkapkan karena konflik Pulau Rempang terindikasi adanya pihak yang manfaatkan situasi menjelang Pemilu 2024.

Ketum NCW menilai konflik tersebut tidak perlu terjadi jika para pihak, dalam hal Ini pemerintah yang diwakili Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan masyarakat Pulau Rempang dapat menemui jalan keluar yang lebih berpihak kepada keadilan dan kebermanfaatan atas investasi yang akan dilakukan pada proyek strategis nasional (PSN) ini.

"Kondisinya semakin memanas karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini menjelang Pilpres dan Pileg 2024.  Berbagai macam aduan masyarakat (dumas) yang NCW terima terkait relokasi dan ganti rugi tanah masyarakat kampung nelayan di Pulau Rempang.  Bahkan ada dumas yang mengindikasikan adanya dugaan korupsi dalam pembebesan lahan dan kesepakatan besaran investasi di Pulau Rempang, ujar Hanif saat konferensi pers di DPP NCW Pancoran, Jakarta Selatan Selasa (27/9)

Namun, Ketum NCW lebih mengedepankan kepentingan rakyat harusnya lebih diutamakan oleh Presiden Jokowi dibandingkan kepentingan kelompok atau segelintir pengusaha yang memaksakan proyek harus segera berjalan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang porak poranda akibat COVID19, lanjut Hanif.

Ada berbagai jalan yang lebih humanis sebenarnya yang bisa diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan dengan masyarakat Pulau Rempang tersebut.

Banyak spekulasi yang beredar di jalanan bahwa pelaksanaan eksekusi pulau Rempang ini terlalu dipaksakan dan tidak tepat waktunya.  Kami berharap pemerintah dapat melakukan kajian singkat dan memperhatikan sensitifnya situasi dan kondisi menjelang Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat di depan mata.

"Kami sebagai LSM anti rasuah yang menerima Aduan Masyarakat terkait adanya dugaan suap dan permainan pembebasan lahan di Pulau Rempang, kita meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk dapat menunda relokasi dan pelaksanaan pemindahan masyarakat Pulau Rempang setelah pesta demokrasi dilaksanakan.  Pak Jokowi masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang itu kok, kenapa harus dipaksakan sebelum Pemilu?" Katanya

Lebih lanjut Hanifa Sutrisna menjelaskan bahwa Presiden Jokowi yang selama ini dikenal Bangsa Indonesia dengan jiwa sosial tinggi serta dekat dengan Rakyatnya, namun tampaknya Jiwa Sosial dan Hati Kerakyatan yang dimiliki Jokowi sudah mulai luntur dan hampir tak terlihat lagi keberpihakannya kepada Rakyat Kecil.

"Oleh sebab itu kami NCW meminta agar pak Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan masalah konflik di Rempang yang menurutnya sudah terindikasi penyimpangan terkait ganti rugi yang terkesan terburu - buru dan menurut dugaan kami Indonesia Corruption Watch (ICW) saat ini dimanfaatkan oleh pihak- pihak tertentu untuk cenderung lebih milih orang atau lebih sayang pada Investor Tiongkok dibandingkan dengan kepentingan rakyat itu sendiri, karena hal ini terlihat terutama pada saat mulai berdirinya smelter- smelter nikel asing yang lebih didengar oleh pengusaha atau investor Tiongkok di Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah dan Maluku utara yang hingga saat ini tidak berdampak positif kepada masyarakat lingkar tambang secara ekonomi.  Bahkan lebih luasnya, penerimaan negara dalam bentuk pajak sangat kecil sekali karena adanya tax holiday kepada korporasi yang melakukan investasi di Indonesia" paparnya

Menurut Hanifa, adanya rencana pembangunan pabrik kaca dan panel surya terbesar di dunia oleh Xinyi Glass dengan inisial Investasi sebesar $11,6 miliar atau Rp 175T, sangat tidak masuk akal, karena karena secara kekayaan pemilik perusahaan, Lee Yin Yee, tahun ini hanya sebesar $2,1 Miliar atau sebesar Rp 34,5 T dan tertinggi sebesar $4,3 miliar di tahun 2021. Sehingga penempatan investasi dengan jumlah fantastis tersebut perlu diberikan keterbukaan informasi sumber dana pembiayaan, apakah sindikasi bank atau kolaborasi investor dalam dan luar negeri? Dan berapa besar dana segar dari luar negeri yang bergerak ke Indonesia?

Untuk pengalihan lahan ini itu nilai fantastis jika kita melihat total investasi yang dikeluarkan dikeluarkan sebesar 11,6 miliar dolar atau setara dengan 175 triliun. Nah ini kan baru awal yang digembar-gemborkan akan dikelompokkan nanti akan lebih dari 300 triliun. Nah ini pemikiran kami pemikiran kami dengan relokasi warga masyarakat yang terburu - buru dan paksakan dan sarat indikasi under table dan tiba-tiba didatangi oleh menteri investasi? datang ke Tiongkok sana untuk melakukan perjanjian pengelolaan lahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia,

"Untuk itu kami minta kepada KPK, Kejaksaan Agung RI dan kawan - kawan di  Kepolisian sebagai mitra kami untuk segera menindaklanjuti indikasi - indikasi proyek Strategis Eco Park di Pulau Rempang terkait transaksional  diganti rugi kemasyarakat, berapa yang dibayarkan, berapa yang di terima oleh middle mainnya berapa kemudian total investasi sebesar 5 triliun di awal ini total yang akan dimasukkan berapa," tegasnya.

Hanifa juga meminta kepada Panglima TNI Yudo untuk meminta maaf secara terbuka terkait pernyataan beliau yang akan memiting satu - persatu warga masyarakat yang menurut panglima kekuatan TNI hampir sama dengan jumlah penduduk Rempang,

" Saya jadi ingat di tahun 1998 dimana saat itu sedang kacau kondisi pemerintahan dengan adanya demo mahasiswa TNI hadir dengan pasukan Marinir merangkul pendemo, itulah yang harus di lakukan saat ini di pulau Rempang, ujarnya

Alfred Pabika sebagai bidang Hukum DPP NCW juga akan melakukan tindakan hukum dengan adanya Konflik  aparat penegak hukum di lapangan pada saat konflik di Rempang dengan masyarakat,ujarnya .(LW).