bendera

Kamis, 03 September 2026    05:10 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

ADVERTORIAL
 


Gubernur Jawa Tengah Dorong Pemerintah Pusat Jadikan Bawang Putih Komoditas Prioritas


dee maz,    10 Februari 2020,    19:09 WIB

Gubernur Jawa Tengah Dorong Pemerintah Pusat Jadikan Bawang Putih Komoditas Prioritas

Semarang - MINews :  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap pemerintah pusat menjadikan bawang putih sebagi komoditas prioritas. Sehingga ketika China dilanda gejolak seperti saat ini, pasokan bawang putih di Tanah Air tidak terganggu.


Saat ini pasokan bawang putih di Tanah Air sangat turun drastis dan harganya melambung akibat pembatasan impor produk China sebagai imbas mewabahnya virus Corona. Ganjar mengatakan momentum ini mesti dimanfaatkan untuk menggenjot pertanian bawang putih Tanah Air.

"Ini momentum buat pertanian kita khususnya bawang. Dengan Corona dan orang bertanya-tanya di mana sumber bawang putih. Ini harus kita manfaatkan, musibah ini harus kita cari barokahnya. Barokahnya apa, kita mesti berdikari. Kalau sudah begitu bisa kita kejar itu (peningkatan produksi bawang putih). Tinggal nyarikan bibit yang banyak, lahan dan disiapkan offtacker yang baik," kata Ganjar, Senin (10/2/2020).

Jawa Tengah saat ini memiliki 2.573 hektare lahan pertanian bawang putih dengan kemampuan produksi 195.472 kg. Menurut Ganjar, luasan itu tersebar hampir di seluruh wilayah pegunungan di Jawa Tengah, dari Tawangmangu, Sindoro, Sumbing, hingga Tegal.


"Itu sebenarnya bagian untuk mendorong kekurangan ini. Cuman ngejar waktu tidak bisa. Maka harus ada crash program (percepatan) untuk meningkatkan produksi ini," katanya.

Sementara untuk pembibitan, Ganjar mengatakan beberapa pihak telah membantu untuk meningkatkan pertanian bawang putih di Jawa Tengah, salah satunya Bank Indonesia.

Namun jika tidak ada crash program untuk menghadapi kelangkaan ini, Ganjar khawatir upaya penyebaran bantuan bibit itu gagal. Padahal sampai saat ini 95 persen pasokan bawang putih di Jawa Tengah bergantung impor dari China.

"Kalau ini barangnya tidak cepat masuk, bibitnya nanti dijual dan dikonsumsi. Nah ini akan semakin memperpanjang (masalah) lagi," katanya.

Untuk mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga yang mencapai Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu per kilogram, Ganjar berharap pemerintah pusat segera membuka kran impor bawang putih. Kalau pun tidak dari China, alternatif lain bisa dikirim dari India meskipun secara kualitas masih di bawah bawang putih China.

"Kemarin kami sudah koordinasi, saya sudah telpon Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian. Mudah-mudahan dari pusat bisa lebih cepat untuk melakukan impor karena kita kurang. Karena kurang maka harus dipercepat impor untuk stabilisasi harga agar inflasi bisa ditekan," katanya.


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS