Menteri Kelautan dan Perikanan : Pemerintah Tidak Akan Biarkan Petambak Garam Sengsara

Pati – MI.News : Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meresmikan Gudang Garam Nasional (GGN) di Kabupaten Pati, Jawa Tegah, kemarin. Peresmian ini mewakili lima GGN lainnya yang tersebar di berbagai daerah, yakni Demak, Jepara, Indramayu, Pamekasan dan Aceh Utara dengan nilai pembangunan masing-masing Rp2,5 miliar.

Peresmian GGN di Pati ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Menteri Edhy yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, Anggota DPD dan DPR daerah pemilihan Jateng, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet, dan pejabat lainnya.

Menteri Edhy menerangkan, enam GGN yang diresmikan Kamis (30/1), masing-masing berkapasitas 2.000 ton, sehingga total daya tampungnya menjadi 12.000 ton. Pembagunan GGN bertujuan memudahkan petani garam mudah dalam menyimpan hasil panen sehingga kualitas garam yang diproduksi tetap terjaga.

"Untuk para petambak garam di lapangan, ini sudah ada akses pergudangan. Diharapkan bisa menampung garam saat musim panen, sehingga kualitasnya terjaga," ujar Menteri Edhy.

Dengan diresmikannya GGN di Pati, total gudang yang sudah dibangun di Jawa Tengah sebanyak sembilan unit. Tiga lainnya ada di Brebes dengan rincian dua berkapasitas 2.000 ton dan sisanya 1.000 ton. Satu lainnya ada di Rembang dengan kapasitas penyimpanan 1.000 ton.

Dalam peresmian GGN di Pati, Menteri Edhy juga membuka dialog dengan petani garam, pelaku industri perikanan, dan nelayan. Banyak dari mereka yang mengeluhkan harga garam yang saat ini berada di level Rp250 per kilogram dari yang sebelumnya bisa mencapai ribuan per kilogramnya. Mereka beranggapan jatuhnya harga garam karena ramainya impor.

Menteri Edhy mengaku sudah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, untuk memecahkan persoalan tersebut. Dia juga sangat ingin garam dalam negeri semuanya terserap dan harganya kembali stabil sehingga tidak ada petani yang merugi.

Menurutnya, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastuktur jalan menuju lokasi tambak. Karena salah satu penyebab tingginya ongkos produksi garam yang ia terima, adalah tingginya biaya angkut garam dari tambak menuju lokasi penyimpanan.

"Semua kita lakukan secara koordinasi. Tapi yang perlu digarisbawahi, pemerintah tidak akan membiarkan petambak garamnya sengsara," ujarnya.

Kabupaten Pati merupakan daerah dengan produktivitas garam tertinggi kedua di Indonesia setelah Madura. Tahun lalu, daerah ini menghasilkan 350 ribu ton garam. Sementara untuk produksi garam secara nasional mencapai 2,85 juta ton.

Tingginya angka produksi tak lepas dari program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) yang menerapkan berbagai inovasi teknologi produksi, seperti geomembran dan integrasi lahan.

Dalam kunjungan kerjanya di Pati, Menteri Edhy menyerahkan sejumlah bantuan pemerintah, di antaranya benih ikan, pinjaman untuk permodalan bagi kooperasi dan pembudidaya, dan bantuan geomembran.

KKP Gencarkan Sosialisasi Program Garam Rakyat

KKP terus berupaya meningkatkan kualitas garam rakyat. Terbaru, dilakukan Sosialisasi Nasional Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) yang dihadiri oleh perwakilan dari 23 kabupaten penghasil garam di Indonesia, di Semarang.

Program PUGaR sendiri diinisiasi oleh Direktorat Jasa Kelautan sejak tahun 2016 dan merupakan semangat perwujudan dari UU No.7 Tahun 2006 mengenai pemberdayaan petambak garam.

Dalam sambutannya pada sosialisasi tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Aryo Hanggono, menjelaskan produksi garam nasional tahun 2019 mencapai 2,85 juta ton. Hal ini tidak terlepas dari program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) yang menerapkan berbagai inovasi teknologi produksi seperti geomembran dan integrasi lahan.

Aryo menerangkan tentang capaian PUGaR dalam menjaga stok dimana panen garam tidak berlangsung sepanjang tahun.

“KKP telah membangun 27 Unit Gudang Garam Nasional (GGN) sesuai SNI 8446:2017 yang berdaya tampung 2000 yang masing-masing nilainya Rp2,5 miliar," ujar Aryo

Rokhmin Dahuri selaku penasihat menteri turut memaparkan mengenai Nilai Ekonomi Garam sebagai Produk Kelautan Indonesia. Dia menekankan pentingnya perbaikan dan pengembangan sistem logistik garam nasional serta perbaikan kuantitas dan kualitas data.

“Dengan penelitian dan pengembangan aplikasi teknologi berbasis garam non-evaporasi, Insha Allah Indonesia dapat berswasembada garam bahkan menjadi pengekspor garam utama dunia," kata Rokhmin.

“Jadikan garam sebagai komoditas, sehingga bisa dibuat penetapan harga dasar yang menguntungkan petambak garam dan sekaligus tidak memberatkan konsumen," tutupnya.